Pos Indonesia sebagai BUMN yang menyediakan layanan komunikasi, keuangan, dan logistik, dalam beberapa tahun terakhir ini menghadapi tantangan yang semakin berat. Tantangan ini terutama dipicu oleh adanya perubahan lingkungan bisnis dalam industri pos. Sebagai BUMN yang memiliki misi bisnis dan misi sosial, Pos Indonesia dituntut untuk tetap eksis, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kastamer, masyarakat, negara, dan seluruh stakeholder-nya.

Dalam 10 tahun terakhir, sejak pergantian status Pos Indonesia dari Perusahaan Umum ke Perusahaan Perseroaan Terbatas (Persero), Pos Indonesia telah melakukan upaya-upaya perbaikan yang sangat mendasar, mulai dari redefinisi bisnis, restrukturisasi perusahaan, sampai kepada change management dalam bentuk implementasi program transformasi bisnis. Berbagai program tersebut dilakukan untuk memposisikan Pos Indonesia sebagai network company yang dapat berperan secara maksimal sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat di era new economy.

Program transformasi bisnis perlu dilakukan mengingat kinerja keuangan PT Pos Indonesia selama periode 1995 – 2005 menunjukkan penurunan yang signifikan, terutama dari kinerja profitabilitas yang diproksikan dengan ratio profit margin. Grafik berikut menunjukkan semakin menurunnya profitabilitas Perusahaan dalam kurun waktu 1995 – 2005 tersebut. Ini disebabkan karena pertumbuhan pendapatan dari tahun 1999 ke tahun 2005 hanya kurang dari 6%, sedangkan pertumbuhan biaya pada periode yang sama sebesar 7,5%. Diharapkan dengan program transformasi bisnis, perusahaan dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan melalui revitalisasi dan reinventing bisnisnya, dan pengendalian biaya secara cost effective melalui restrukturisasi aset dan organisasi, rightsizing, reenginering, dan realokasi aset.

Kewajiban Pelayanan Umum

Di sisi lain, sesuai dengan peran Pos Indonesia sebagai agent of development yang merupakan perwujudan misi sosial, Pos Indonesia telah melaksanakan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Pos atau yang dikenal dengan PSO (Public Service Obligation) Bidang Pos. Pelaksanaan PSO ini dilandasi oleh adanya penugasan Pemerintah Republik Indonesia sebagai tindaklanjut dari amanat Beijing Postal Strategy Universal Postal Union tahun 1999 yang menghasilkan prinsip penyelenggaraan Pos yaitu single postal territory dan freedom of transit. Prinsip ini mengharuskan suatu negara untuk mengatur dan menetapkan ketentuan minimal pelayanan pos universal, yang mencakup:

  • Ketersediaan infrastruktur
  • Tarif layanan standar
  • Menjangkau ke semua tempat di luar negeri
  • Standar kinerja yang reasonable

Pemerintah melalui Undang-Undang No. 6 tahun 1984 tentang Pos dan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos menugaskan kepada PT Pos Indonesia (Persero) untuk melaksanakan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Pos.

Perkembangan Pelaksanaan PSO

Kewajiban Pelayanan Umum atau PSO sejatinya telah lama dilaksanakan Pos Indonesia. Oleh karena Pos Indonesia mengemban amanat pelaksanaan PSO ini, maka Pemerintah memberikan dana kompensasi PSO kepada Pos Indonesia sebagai pengganti biaya penyelenggaraan PSO. Bentuk dana kompensasi PSO ini mulai dari subsidi dalam bentuk Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA) sejak tahun 1959 sampai dengan tahun 1994. Subsidi ini sebenarnya berbeda dengan dana kompensasi PSO. Pemberian subsidi ini lebih didasarkan pada pertimbangan status perusahaan sebagai perusahaan negara (Perjan dan Perum), sehingga ketika Pos Indonesia telah berganti status menjadi perusahaan PT Persero, subsidi ini praktis tidak diberikan lagi. Pengajuan dana kompensasi PSO baru diajukan Pos Indonesia sejak tahun 2003. Dengan demikian, sejatinya Pos Indonesia telah menanggung beban pemenuhan dana kebutuhan PSO sebesar 100% sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2002.

Kriteria Kantor Pos Sebagai Pelaksana PSO

Ruang lingkup PSO Bidang Pos dibatasi terhadap layanan pos di Kantor Pos yang berada di luar kota atau yang disebut Kantor Pos Cabang Luar Kota (Kpclk). Untuk keperluan penghitungan dana kompensasi PSO ini jumlah Kpclk ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Postel. Tidak semua Kpclk ditetapkan sebagai pelaksana PSO untuk keperluan penghitungan PSO. Sebagai contoh, untuk tahun 2006 jumlah Kpclk ditetapkan sebanyak 2.341 kantor dari total Kpclk sebanyak 2.422 kantor. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 68 tahun 2004, Kpclk yang ditetapkan sebagai pelaksana PSO harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

  • Pelayanan pos harus dapat diakses oleh seluruh anggota masyarakat dan menjangkau ke semua tempat di dalam dan di luar negeri.
  • Tarif pelayanan jasa pos ditetapkan oleh Pemerintah.
  • Pelayanan pos sesuai dengan standar pelayanan publik.
  • Penyelenggaraan pos harus memenuhi syarat minimal dari aspek operasional dan sarana atau prasrana.

Realisasi dan Rencana Pemenuhan Kebutuhan Dana Kompensasi PSO Tahun 1995 – 2015

Kebutuhan dana kompensasi PSO dipenuhi dari APBN dan Pos Indonesia dalam bentuk cross subsidy yang diperoleh dari laba atas layanan pos yang bersifat komersial. Secara grafik dan tabel, realisasi pemenuhan kebutuhan dana kompensasi PSO tahun 1995 s.d 2005, rencana kebutuhan dana kompensasi PSO tahun 2006 s.d 2015 dan kontribusi Pos Indonesia terhadap pemenuhan kebutuhan PSO.

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa sejak tahun 1995 s.d 2002, kontribusi Pos Indonesia terhadap pemenuhan kebutuhan dana PSO sebesar 100%. Kemudian tahun 2003, Pos Indonesia mengajukan dana kompensasi PSO yang dipenuhi dari APBN sebesar 97% dan Pos Indonesia 3%. Dari grafik tersebut juga terlihat bahwa direncanakan mulai tahun 2006 ini, kontribusi Pos Indonesia terhadap pemenuhan kebutuhan dana kompensasi PSO semakin meningkat, sehingga dapat meringankan beban APBN. Bahkan pada tahun 2015 kontribusi Pos Indonesia terhadap pemenuhan kebutuhan dana kompensasi POS direncanakan menjadi 89%. Meningkatnya kontribusi Pos Indonesia terhadap pemenuhan kebutuhan dana kompensasi PSO ini dimungkinkan bila Program Quantum Leap dapat dilaksanakan.

Program Quantum Leap

Sebagai informasi, memasuki tahun 2006 ini, Pos Indonesia ingin memposisikan sebagai perusahaan atau tempat yang nyaman bagi pegawai dalam bekerja (good place to work), tempat yang nyaman bagi kastamer dalam melakukan transaksi (good place to shop), dan tempat yang nyaman bagi para investor atau pemegang saham dalam berinvestasi (good place to invest). Untuk mencapai tujuan positioning tersebut, Pos Indonesia mencanangkan program Quantum Leap sebagai kelanjutan dari program transformasi bisnis. Program Quantum Leap ini pada dasarnya adalah program penyehatan perusahaan sekaligus meletakkan fondasi untuk landasan pacu pertumbuhan bisnis perusahaan yang sangat signifikan secara quantum leap.

Dukungan yang Diharapkan

Kedepan peran Pos Indonesia dalam era new economy sangat penting. Pos Indonesia perlu melakukan transformasi bisnisnya agar dapat memberikan kontribusi optimal bagi kastamer, masyarakat, negara, dan seluruh stakeholer-nya. Program Quantum Leap sebagai kelanjutan dari implementasi transformasi bisnis diperlukan untuk mencapai tujuan Pos Indonesia sebagai good place to work, good place to shop, dan good place to invest. Diharapkan program ini dapat lebih meningkatkan keberadaan Pos Indonesia sebagai misi bisnis dan misi sosial.

Misi bisnis diwujudkan dalam bentuk pengelolaan perusahaan berlandaskan prinsip-prinsip korporasi. Misi sosial diwujudkan dalam bentuk antara lain pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum atau PSO Bidang Pos. Pelaksanaan PSO ini memerlukan pemenuhan kebutuhan dana kompensasi PSO yang dapat dipenuhi bersama antara Pos Indonesia dan Pemerintah. Dalam rencana kebutuhan dan pemenuhan dana kompensasi PSO selama 10 tahun kedepan, kontribusi Pos Indonesia semakin meningkat, sehingga dapat meringankan beban APBN. Hal ini dimungkinkan bila Pos Indonesia dapat berhasil dalam implementasi program Quantum Leap yang memerlukan kebutuhan dana sebesar Rp 1,72 triliun. Pemerintah dapat berperan dalam bentuk rekapitalisasi yang akan digunakan untuk penyehatan perusahaan, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan bisnis Pos Indonesia.®